Pembangunan Hutan Berkelanjutan dan Undang-undang Cipta Kerja

        

Indonesia memiliki hutan seluas 120,7 juta hektar sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia dengan jumlah kekayaan biodiversitas yang sangat tinggi (mega biodiversity) (Iqbal & Septina, 2018).

Hal ini menjadi salah satu peran strategis hutan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik peran ekonomi, sosial, maupun ekologi. Pemanfaatan hutan sebagai penghasil kayu dilakukan dengan tidak mengindahkan nilai manfaat lainnya yang dapat diperoleh dari hutan seperti nilai ekologi dan nilai sosial hutan.

Terjadinya illegal logging yang cukup masif di seluruh wilayah Indonesia, kebakaran hutan dan lahan yang semakin tidak terkendali, serta konflik kepentingan terhadap keberadaan hutan yang semakin meluas.

Hal ini merupakan sebuah bukti bahwa sistem pemanfaatan hutan di Indonesia yang menjadikan kayu sebagai hasil utama hutan telah mengakibatkan terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas ekosistem hutan di Indonesia (Silalahi et al., 2020).

Sistem pembangunan kehutanan berkelanjutan merupakan salah satu solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehutanan di Indonesia, baik masalah kuantitas maupun kualitas hutan. Terdapat tiga pilar utama yang harus dilakukan dalam mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi.

Pembangunan kehutanan Indonesia harus mampu meningkatkan nilai ekonomi hutan dengan tidak mengabaikan nilai-nilai sosial kemasyarakan dan kelestarian alam (Herwanti et al., 2017; Kamaludin, 2018).

Optimalisasi terhadap sistem pembangunan kehutanan yang berkelanjutan memerlukan sebuah payung hukum yang kuat dalam mengimplementasikannya, sehingga dapat dijadikan sebagai aturan untuk para pihak dalam melaksanakan pembangunan kehutanan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan, diantaranya UU No 5 tahun 1967 yang kemudian diubah menjadi UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan berbagai turunannya.

Akan tetapi, karena terjadi tumpang tindih kebijakan diantara berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan kehutanan, maka pemerintah berinisiatif untuk melakukan penyederhanan terhadap berbagai peraturan untuk merampingkan dan menyederhanakan peraturan yang ada sehingga lebih tepat sasaran. Sistem perampingan dan penyederhaan tersebut sering disebut sebagai omnibus law.

Sumber: www.mediaindonesia.com

Undang-undang Cipta Kerja atau sering disingkat sebagai UUCK merupakan sebuah produk undang-undang yang dihasilkan dengan konsep omnibus law, yaitu menggabungkan, merevisi, dan mengubahsesuaikan 78 undang-undang dalam satu undang-undang.

Penetapan UUCK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengubah atau merevisi sejumlah UU yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan kemudahan investasi dan kegiatan berusaha (IPB, 2021).

Beberapa pihak segera bereaksi terhadap rencana pemerintah mengeluarkan UUCK ini sehingga terjadi perdebatan yang sangat panjang diantara para akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, tenaga kerja, dan bagian masyarakat lainnya. Demonstrasi penolakan terhadap UUCK inipun dilakukan oleh para mahasiswa dan buruh di berbagai daerah di Indonesia secara besar-besaran.

Akan tetapi, pemerintah dengan dukungan DPR tetap bersikukuh untuk mengesahkan UUCK tersebut dengan berbagai drama politiknya. Menurut pemerintah, tujuan utama dikeluarkannya UUCK ini adalah sebagai wujud hadirnya peran negara untuk menunaikan amanat konstitusi di dalam memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sumber: kontan.co.id

Melalui upaya penciptaan ekosistem investasi dan kemudahan izin usaha yang menjadi semangat dari UUCK diharapkan akan tercipta lapangan pekerjaan yang sekaligus akan menjawab persoalan pengangguran dan masalah kemiskinan (IPB, 2021).

Penetapan UUCK yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020, akan berdampak kepada terjadinya perubahan substansi undang-undang yang selama ini menjadi kebijakan pemerintah di berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan di Indonesia.

Pada bidang kehutanan, terdapat 20 pasal di dalam Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan 22 pasal di dalam Undang–Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang telah diubah-suaikan dalam UUCK, termasuk penghapusan dan penambahan pasal baru (IPB, 2021).

Perubahan ini akan berdampak kepada sistem pembangunan kehutanan di Indonesia terutama dalam mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan maka terbersit sebuah pertanyaan dalam pikiran kita tentang bagaimana dampak positif dan negatif dari lahirnya UUCK No 11 Tahun 2020 terhadap pembangunan hutan berkelanjutan di Indonesia?. 

Analisis lebih mendalam tentang tantangan pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia akan dikupas dalam tulisan berikutnya., Silahkan klik link tulisan berikut ini untuk mengetahui pengertian Omnibus Law.

 

DAFTAR PUSTAKA 

Herwanti, S., Safei, R., & Hidayat, W. (2017). Jenis hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan di taman hutan raya wan abdul rachman. LPPM Unila, 5(1).

IPB. (2021). Tinjauan Kritis UUCK Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Iqbal, M., & Septina, A. D. (2018). Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Masyarakat Lokal Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa, 4(1), 19–34.

Kamaludin. (2018). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat. Piper, 27(4), 385–397.

Nursalam, N. (2016). Kebijakan Pelestarian Sumber Daya Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Geografi Gea, 10(1). https://doi.org/10.17509/gea.v10i1.1660

Silalahi, R. H., Sihombing, B. H., & Sinaga, P. S. (2020). Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Di Hutan Lindung Raya Humala Kabupaten Simalungun. Jurnal Akar, 8(1), 38–51. https://doi.org/10.36985/jar.v8i1.113

Tang, M., Malik, A., & Hapid, A. (2019). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu bambu oleh masyarakat terasing. Jurnal Warta Rimba, 7(2), 19–26.